Tampilkan postingan dengan label Info Advokat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info Advokat. Tampilkan semua postingan

Kamis, 16 Mei 2013

bagaimana dengan hukum perdata yang sudah berlaku di indonesia?



bagaimana dengan hukum perdata yang sudah berlaku di indonesia?


1. Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia

 Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

2. Sejarah Singkat Hukum Perdata

 Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

3. Pengertian & Keadaan Hukum di Indonesia

 Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur antara perorangan dalam masyarakat. Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua Hukum Privat Materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana
 Mengenai keadaan hukum perdata dewasa ini di Indonesia dapat kita katakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ini ada 2 faktor yaitu :
 * Faktor Ethnis, disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia karena Negara Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa.
 * Faktor Hostia Yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu :
 - Golongan Eropa dan yang dipersamakan.
 - Golongan Bumi Putera ( pribumi / Bangsa Indonesia asli ) dan yang dipersamakan.
 - Golongan Timur Asing ( Bangsa Cina, India, Arab )

4. Sistematika Hukum Perdata di Indonesia

 Sistematika Hukum Perdata di Indonesia ada 2 pendapat.

 Pendapat yang pertama yaitu, dari pemberlaku Undang-Undang berisi:

 Buku I : Berisi mengenai orang. Di dalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

 Buku II : Berisi tentang hal benda. Dan di dalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris.

 Buku III : Berisi tentang perikatan. Di dalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

 Buku IV : Berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Di dalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu.

 Pendapat yang kedua menurut Ilmu Hukum/ Doktrin dibagi dalam 4 bagian yaitu:

 I. Hukum tentang diri seseorang (pribadi)

 Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, mengatur tentang prihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

 II. Hukum Kekeluargaan

 Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu:
 - Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

 III. Hukum Kekayaan

 Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang maka yang dimaksudkan ialah jumlah dari segala hak dari kewajiabn orang itu dinilaikan dengan uang.

 IV. Hukum Warisan

 Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Disamping itu Hukum Warisan mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

apa itu kekayaan yang intelek




Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

2. Perinsip-perinsip hak kekayaan intelektual

Prinsip – prinsip Hak Kekayaan Intelektual :

1. Prinsip Ekonomi.

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan.

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia

4. Prinsip Sosial.

Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.


C.      KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( copyright ) , dan hak kekayaan industri (industrial property right).

Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi

1. Paten

2. Merek

3. Varietas tanaman

4. Rahasia dagang

5. Desain industry

6. Desain tata letak sirkuit terpadu


D.      DASAR HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

· UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

· UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)

· UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)

· UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

E.       HAK CIPTA

PENGERTIAN

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.


Dasar Hukum HAK CIPTA :

· UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

· UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)

· UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)

· UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

F.       HAK PATEN

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:

· Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

· Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).

· Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

· Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

1.       proses;

2.       hasil produksi;

3.       penyempurnaan dan pengembangan proses;

4.       penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi

Dasar Hukum HAK PATEN :

· UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)

· UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)

· UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

G.      HAK MERK

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).


Istilah – Istilah Merk :

· Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

· Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

· Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

· Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Dasar Hukum HAK MERK :

· UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)

· UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)

· UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

H.      DESAIN INDUSTRI

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

I.         RAHASIA DAGANG

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang :


Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Jumat, 10 Mei 2013

Napi Korupsi, Bermalam Dipangkuan Isteri



Pernyataan Ketua KPK soal Napi Korupsi tidak tidur di LP itu sebenarnya bukanlah merupakan sesuatu yang luar biasa. Tanpa pernyataan Samad, publik juga sudah mahfum bahwa ada sebagian narapidana yang semestinya meringkuk dibalik terali besi menjalani hukumannya sebagai seorang warga binaan tetapi bebas melenggang kangkung keluar gerbang penjara, setidak-tidaknya hal ini pernah terjadi pada kasus Gayus  nonton pertandingan Tenis  ke Bali.
Kejadian seperti ini seakan menjadi gambaran betapa carut marutnya penegakan hukum dinegeri ini. LP yang seyogyanya menjadi gerbang terakhir dari sebuah proses hukum yang panjang, tempat dimana seorang terpidana menjalani hukuman dan dibina oleh negara agar menjadi Insan Indonesia yang taat hukum berbalik melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni melepaskan seorang napi keluar tanpa alasan hukum yang kuat.
Dalih dan alasan Napi keluar dari LP, seperti misalnya untuk berobat, membezuk anak yang lagi sakit, atau mengurus pernikahan anak tidak bisa dijadikan dasar pembenaran untuk membebaskan Napi tidur diluar LP. Apapun alasannya Napi yang keluar atas izin petugas LP harus kembali bermalam di LP, bukan keluar sore kembali menjelang  subuh sebagaimana yang diungkapkan oleh Samad tersebut.
Hampir bisa dipastikan bahwa Napi yang bermalam diluar LP itu adalah dari kalangan Napi yang berkantong tebal, karena tanpa uang yang banyak tentu akan sulit mempengaruhi para petugas LP.  Dengan segepuk uang yang dimilikinya, mereka bisa membayar aparat penegak hukum yang rakus.
Kenyataan ini seakan mengajarkan kepada para penegak hukum agar kedepannya para tersangka pidana korupsi tidak hanya dijerat dengan UU Anti Korupsi, tetapi juga dihukum dengan menggunakan UU Pencucuian Uang, sehingga seorang terpidana yang menumpuk kekayaannya dari hasil korupsi bisa dimiskinkan dan tidak lagi memiliki kemampuan lagi untuk menyuap aparat.
Kemenkumham selaku pihak yang membawahi LP, selayaknya mengambil sikap tegas dan melakukan pengawasan seketat mungkin terhadap jajarannya,  sehingga tidak ada celah dan peluang bagi petugas LP untuk melakukan penyimpangan seperti itu.  Jangan dipandang pernyataan ketua KPK itu sebagai tudingan, tapi anggaplah itu sebagai sebuah informasi.
Sebagai sebuah informasi dari sesama penegak hukum selayaknya Wamenkum dan Ham langsung mengambil sikap dengan berbagai cara untuk menertibkan aparat dibawahnya, bukan malah sebaliknya mempertanyakan data lengkap tentang nama napi dan LP kepada ketua KPK.
Meminta Samad untuk menyebutkan nama Napi dan LP yang melepaskannya hanyalah sebuah pekerjaan sia-sia, perbuatan Napi meninggalkan LP itu sangat sulit dibuktikan  jika tidak tertangkap tangan, jadi jika Wamenkumham ingin bukti, silakan lakukan upaya – upaya kearah itu, bukan dengan cara meminta data kepada Samad.
Untuk itu, publik sekarang menunggu upaya dan langkah kongkrit dari kemenkumham dalam menertibkan jajaran dan aparat dibawahnya, semoga saja kedepannya tidak adalagi seorang terpidana yang semestinya meringkuk dibalik terali besi yang pergi sore pulang pagi ke LP,  tidur nyenyak dalam pelukan isterinya sambil menikmati kekayaan  hasil korupsinya.

Rabu, 24 April 2013

IKUTI KUIS YANG DI SPONSORI OLEH FHP


LAWYER ZONE

LAWYER ZONE


Mungkin pembaca sering mendengar atau melihat judul tersebut. 
Ya, judul tersebut dapat diartikan: “Percaya saya dikarenakan 
saya seorang Pengacara!”Penulis tidak ingin membahas mengapa
 ada istilah tersebut. Namun demikian, yang akan dibahas 
secara sekilas ialah mengapa Pengacara membutuhkan 
kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya?
Hal ini tidak lain dikarenakan bisnis jasa hukum di bidang 
kepengacaraan adalah “bisnis kepercayaan”. Mengapa bisa disebut demikian?
 Coba anda bayangkan, seseorang yang terbelit perkara hukum 
dan membutuhkan nasihat seorang ahli hukum (dalam hal ini Pengacara),
 tentunya dalam memilih Pengacara baginya, yang akan mewakili/mendampingi,
 serta membela kepentingan hukum dirinya, akan memilih 
Pengacara yang sangat dipercaya olehnya. Bukan ujug-ujug memilih
 Pengacara dari sekedar melihat papan nama kantor 
Pengacara tersebut. Terlebih lagi bukan dari buku direktori Pengacara. 
Jika pun seseorang tersebut memilih Pengacara dari
direktori Pengacara, kemungkinan terbesar seseorang tersebut 
akan melakukan “window shopping” terlebih dahulu dalam memilih
 Pengacara yang terbaik bagi dirinya.
Faktor emosional, faktor rasional dan objektif merupakan 
faktor-faktor yang digunakan calon Klien dalam memilih Pengacara.
 Tentunya jika ingin menjadi Pengacara yang 
dipercaya selain faktor-faktor tersebut, maka wajib hukumnya 
Pengacara tersebut menjalankan profesinya dengan menggunakan moral.
Sebagaimana dikutip oleh Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. 
dalam bukunya, Strategi Bisnis Jasa Advokat, 
dalam pandangan John H. Farrar & Anthony M. Dugdade,
 unsur-unsur moralitas meliputi: 

1. Aturan hukum (legal rules); 
2. Prinsip-prinsip nurani (principles); 
3. Standarisasi tertentu (standards); 
4. Konsepsi yang jelas (concepts).

Lebih lanjut, Marvin Bower pada intinya menyatakan, “… dibutuhkan kepercayaan akan standar-standar profesional dan tekad untuk menjalaninya…”.
SehinggaPengacara yang baik, tentunyatidakhanyamengikutiaturanhukumpositifdanetikasajadalammenjalankanprofesinya, melainkanjugamenggunakanmoralitas, sehinggaPengacaradapatdipercayaolehcalon (Kliennya).

Senin, 15 April 2013

Pendidikan Khusus Profesi Advokat



Pendidikan Khusus Profesi Advokat
2013
Jakarta
PKPA Angkatan XVII
1. WEEKDAYS CLASS B "SORE"
"KELAS SORE"
(Kelas Senin s/d Jum'at)
19 April s/d 17 Mei 2013
FHP Education of Law akan menyelenggarakan PKPA Angkatan XVII Jakarta Weekdays Class B "SORE" 2013 untuk periode 19 April s/d 17 Mei 2013. Biaya Pendidikan PKPA Rp 4.000.000,- dan Biaya Pendaftaran Rp 375.000,-. Pendidikan PKPA setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis & Jum'at jam 16.00 - 18.00 WIB di Menara Karya Lt.20 Rasuna Said Kuningan. Kepada calon peserta yang akan bergabung pada PKPA Angkatan XVII Weekdays Class B "SORE" 2013 Jakarta diwajibkan untuk segera Booking Seat karena kursi yang kami sediakan terbatas hanya 70 kursi. Booking Seat caranya Transfer Biaya Booking Seat Angkatan XVII Jakarta (Minimal 2,375 Juta) ke Rekening BCA :
    • BCA Cabang Rasuna Said Kuningan a.n Faizal Hafied : 22-11-24-40-48
WAJIB melampirkan berita pada slip transfer Bank, Contoh : PKPA17SB Nama Lengkap Peserta. Transfer yang tanpa disertai berita pada slip transfer, tidak akan kami proses.
Setelah transfer Peserta WAJIB kirim SMS konfirmasi ke 0857-1060-1950 ketik: PKPA17SB (spasi) Nama Lengkap (spasi) Jumlah Transfer (spasi) Nomor Validasi Bank.
Ket : Nomor Validasi Bank adalah Tujuh Digit pertama di pojok kiri atas pada Slip Setoran Tunai Bank BCA. Contoh Nomor Validasi Bank, silahkan klik disini.
Dengan Anda Booking Seat Angkatan XVII Weekdays Class B "SORE" 2013 Jakarta, maka dipastikan Anda dapat kursi PKPA Angkatan XVII Weekdays Class B "SORE" 2013 Jakarta untuk periode 19 April s/d 17 Mei 2013. Untuk pelunasan sisa pembayaran PKPA harus melalui transfer Bank ke nomor rekening yang sama diatas, pelunasan dilakukan paling lambat Rabu, 24 April 2013.
Adapun berkas-berkas persyaratan adalah : Slip Transfer Asli, Formulir Pendaftaran 2 Rangkap (Harap Download disini), Ijazah Legalisir Asli 2 Lembar, Foto Copy KTP 2 Lembar, Pas Photo Berwarna 3x4 dan 4x6 @ 3 Lembar. Semua berkas tersebut harap dilampirkan pada MAP MERAH dengan telah diberi nama perserta pada Cover Depan Map. Dikumpulkan pada saat kuliah perdana PKPA Jum'at, 19 April 2013. Terima Kasih.
Setiap Peserta PKPA Weekdays Class B Angkatan XVII 2013 yang telah melakukan Transaksi Pembayaran dan mengirimkan SMS konfirmasi maka setelah itu diwajibkan mengisi Form Pendaftaran Online dibawah ini :
FORM PENDAFTARAN ONLINE
WEEKDAYS CLASS B
NB : Wajib Hadir Dalam Kelas PKPA Pertemuan Tambahan yaitu Sabtu 20 April jam 08.00 - 17.00 WIB dan Sabtu 27 April jam 08.00 - 17.00 WIB.
Informasi lebih lanjut :
Hotline : 0856-913-46646 / 0857-1060-1952 (Satria)
fhp.education_of_law@yahoo.co.id / fhp.center@gmail.com

Kiat Sukses: Menjadi Pengacara Jawara

 


PENGACARA sebagai satu komponen dalam masyarakat modern sama dengan profesi lainnya seperti guru, dokter, atau pebisnis adalah sebuah populasi yang sebaran kehebatannya mengikuti kurva lonceng. Dikatakan sederhana: sepuluh persen dari populasi ini adalah pengacara jawara, delapan puluh persen pengacara biasa-biasa, dan sisanya pengacara di bawah rata-rata.

Pengacara Batak pun tersebar ke dalam tiga strata ini. Tak semua pengacara Batak sukses berkibar-kibar, kaya, dan bernampilan glamour seperti sering dicitrakan media. Faktanya, ada yang kesulitan mendapat klien, arus kas mereka sering macet, sehingga harus serabutan mengerjakan proyek-proyek yang jauh dari bidang hukum. Pokoknya bisa aman bertahan. Umum diterima: sukses seorang pengacara ditentukan oleh dua faktor. Pertama, sukses finansial sebagai buah dari kehebatan profesional mereka dalam beracara dan memecahkan perkara. Banyak perkara yang mereka menangkan. Klien mereka umumnya golongan kakap. Mereka memperoleh standard fee yang besar dari proses beperkara itu dan mengantongi success fee yang fantastis sebagai tambahan bila menang di pengadilan.

Kedua, sukses moral sebagai buah dari kepatuhan mereka pada nilai-nilai etika, khususnya ketaatan pada kode etik kepengacaraan. Intinya: bersih dari apa yang biasa disebut sebagai praktik-praktik mafia peradilan.

Andai kedua faktor di atas dibayangkan sebagai sumbu maka kita bisa mendapatkan empat kategori sukses sebagai berikut: rendah finansial-rendah moral, tinggi finansial-rendah moral, rendah finansial-tinggi moral, dan tinggi finansial-tinggi moral. Yang terakhir ini adalah primadona. Kelompok ini layak disebut sebagai pengacara jawara.

Bagaimana caranya menjadi pengacara jawara? Berikut rangkuman TATAP dari percakapan dengan sejumlah pengacara:

  1. Fahami dan hayati tugas kepengacaraan sampai ke sumsum. Secara serius tekuni panggilan profesional pengacara: melindungi hak hukum seseorang dan menjaga kepentingan hukum masyarakat itu sendiri. 
  2. Pertinggi ilmu, teruslah belajar. Advokat yang baik itu ilmunya harus tinggi. Tanpa itu advokat tidak akan mampu menangani kasus. Jangan bermimpi seorang advokat tiba-tiba terkenal dan bisa menyelesaikan kasus besar kalau dia belum jadi pakar, belum punya pengalaman luas.
  3. Secara khusus, banyak membaca yurisprudensi. Dengan ini advokat bisa memetakan perkara. Kalau begini perkaranya akhirnya akan begitu ujungnya. Dia tahu akhirnya kemana. Kalau sudah tahu arahnya advokat bisa potong kompas menuju sasaran.
  4. Bangun kredibilitas dan jaga kredibilitas itu. Inilah nyawa advokat. Caranya? Sekali lagi, perkuat kompetensi hukum anda. Dan sejalan dengan itu: jaga ikatan moral anda dengan klien. Integritas sangat utama di sini. Sekali advokat mengkhianati klien habislah karirnya. Sekali advokat mempermainkan hukum habis pula dia. Tapi kalau ini dipegang, seorang pengacara akan tetap dikenang dan tetap punya nama. Tapi, kalau sudah melacurkan diri, dia akan segera habis: kehilangan nama baik dan tidak lagi dipercaya. Jadi, jangan langgar kode etik supaya panjang umur karirmu.
  5. Saat beracara tampillah dengan prima: kuasai materi perkara, kuasai panggung pengadilan, tampil rendah hati tapi penuh percaya diri, tegas dalam bersikap, jernih dan mantap saat berbicara.

Oleh JANSEN H. SINAMO
 

Rabu, 10 April 2013

Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat


Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat:
1.      Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);
2.      Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);
3.      Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
4.      Pengangkatan dan Sumpah Advokat.
I.             PKPA
PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat):
1.      Fakultas Hukum;
2.      Fakultas Syariah;
3.      Perguruan Tinggi Hukum Militer; atau
4.      Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Persyaratan calon peserta PKPA (lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat):
a.      Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
b.      Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;
c.         Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
d.      Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
e.      Mematuhi tata tertib belajar;
f.   Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.
Sertifikat PKPA
Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA (lihat Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat).
II.          UPA
Setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

Persyaratan umum mengikuti UPA:
1.      Warga Negara Indonesia;
2.      Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
a.      Fotokopi KTP;
b.      Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;
c.      Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;
d.      Fotokopi Ijasah (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
e.      Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.
Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat.
III.       MAGANG
Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat).
Persyaratan umum calon advokat magang
Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut (lihatPasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):
a.      Warga negara Indonesia;
b.      Bertempat tinggal di Indonesia;
c.      Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d.      Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”);
e.      Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.
Dokumen-dokumen yang harus diserahkan
Berikut adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke Peradi dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:
a.      surat pernyataan Kantor Advokat
b.      Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang
c.      Fotokopi KTP calon Advokat magang
d.      Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar
e.      Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara
f.       Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya
g.      Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi
h.      Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi
i.        Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping
j.        Surat keterangan dari kantor advokat
k.      Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping
l.        Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.
Peradi akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor Advokat (lihat Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat). Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.
Kewajiban calon advokat magang
Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat (lihat Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):
1.      Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;
a.      Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.
b.      Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.
2.      Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
a.      Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
b.      Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
c.      Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
d.      Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau
e.      Menganalisa perjanjian atau kontrak.
Hak-hak calon advokat magang
Calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut (lihat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):
1.      Berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat;
2.      berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang;
3.      berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;
4.      berhak menerima Izin Sementara Praktik Advokat dari Peradi sesuai ketentuan;
5.      berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat Advokat Pendamping;
6.      di akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.
Larangan bagi calon advokat magang
Calon advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-hal di bawah ini (lihatPasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):
1.      memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum
2.      Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri.
IV.        PENGANGKATAN DAN SUMPAH ADVOKAT
Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf d UU Advokat).
Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.
Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 4
(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:
“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
-          bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
-          bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
-          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
-          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
-          bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
-          bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”
Toga advokat
Saat mengucapkan sumpah/janji advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal: 16 Desember 1983.
Menjadi anggota organisasi advokat
Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. seperti diketahui pengangkatan advokatdilakukan oleh Organisasi Advokat (lihat Pasal 2 ayat (2) UU Advokat).
Buku daftar anggota dan kartu advokat
Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat.
Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
2.      Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
3.      Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
4.      Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat
5.      Petunjuk Teknis Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
Langganan: Postingan (Atom)